RENCANA KERJA TAHUNAN

RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2014
 
BAB I
PENDAHULUAN
 
 
1.1.      LATAR BELAKANG
 
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 
       Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2010-2015 dan tidak menyimpang dari Rencana Kerja Pembangunan DaerahTahun 2012 serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.
 
1.2.      LANDASAN HUKUM
 
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah :
a.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ;
b.   Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
c.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
d.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e.    Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f.     Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang 2005-2025;
g.    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012;
h.   Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
i.     Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
j.     Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;
k.   Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/577/KEP/421.013/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015.
 
1.3.      MAKSUD DAN TUJUAN
 
Maksud : menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2014.
Tujuan : menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun 2014 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.4.      SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
         BAB I           PENDAHULUAN
1.1.      Latar Belakang
1.2.      Landasan Hukum
1.3.      Maksud dan Tujuan
1.4.      Sistematika Penyusunan
         BAB II         EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.1.     Evaluasi Pelaksana Renja SKPD Tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD
2.2.      Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.      Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.      Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
2.5.      Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
         BAB III        TUJUAN DAN SASARAN
 3.1.   Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
 3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
         BAB IV        PROGRAM DAN KEGIATAN
         BAB V         PENUTUP
 
 
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2013
 
 
2.1   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
 
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. Dengan melihat Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan bila dilihat dari setiap kegiatan yang ada maka ada beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan juga ada beberapa yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari SKPD, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Mengingat tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan, maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut Bagian Administrasi Pembangunan selalu berkoordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. Dengan adanya kendaraan Dinas yaitu : 1 unit kendaraan roda empat dan 5 Unit kendaraan roda dua pelaksanaan koordinasi, monitoring kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 33 kecamatan tidak banyak mengalami kendala.
 
2.2       ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang  Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah bahwa tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan pada intinya adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan, dalam pelaksanaannya Bagian Administrasi Pembangunan bekerjasama/ berkoordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait.
Menganalisa hasil dari Tabel 2.2 dapat ditarik keseimpulan bahwa pencapaian kinerja pelayanan pada Bagian Administrasi Pembangunan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun hal ini memang sangat baik, dan hal tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Malang pada umumnya.
 
2.3       ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
 
Sebagai salah satu bagian yang berada di lingkungan Sekretariats Daerah yang berperan sebagai supporting staf maka peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB” adalah dengan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing” yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan Ujian Nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, diharapkan dengan diselenggarakannya Ujian Nasional tersebut Pemerintah Kabupaten Malang bisa mempunyai sumber daya manusia ataupun khususnya Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkualitas dan mumpuni.
Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang terindentifikasi pada Bagian Administrasi Pembangunan antara lain:
a.       Kurang adanya pemahaman tentang manfaat Laporan Kegiatan dari satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
b.      Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta mempunyai profesionalitas dan berwawasan kedepan.
 
Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:
1.        Memberi pemahaman kepada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang bahwa Laporan Kegiatan Fisik/Non Fisik perlu disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan karena Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi Bagian Administrasi Pembangunan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksakana oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan juga dapat dijadikan informasi bagi SKPD ataupun lembaga lain yang terkait terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
2.        Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mempunyai komposisi dan kualifikasi serta kompetensi, maka dibutuhkan adanya berbagai peningkatan mutu aparat Bagian Administrasi Pembangunan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) pendidikan penjenjangan/struktural(2) pendidikan teknis/fungsional dan (3) pendidikan lainnya yang dapat mendukung/menunjang tugas dan fungsi sebagai aparat di Bagian Administrasi Pembangunan, berbagai upaya tersebut untuk mencapai harapan-harapan sebagai berikut :
a.     Terpenuhinya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
b.     Terbukanya akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui Diklat maupun kursus-kursus  untuk meningkatkan profesionalisme;
c.     Terbangunnya akuntabilitas para aparatur Bagian Administrasi Pembangunan.
 
Dari analisa-analisa diatas isu-isu strategis pada Bagian Administrasi Pembangunan  antara lain:
1.    Pelayanan prima.
Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang administrasi pembangunan, maka sudah tentu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder.
Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
2.   Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan.
 
2.4       REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD
 
Menganalisa hasil dari Tabel 2.4 dapat disimpulkan bahwa RKPD dibandingkan dengan Hasil Analisis Kebutuhan adalah sama, hal ini dapat dikatakan bahwa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dari tahun ke tahun kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami perubahan hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Pembangunan berperan sebagai supporting staf.
 
2.5       PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
 
Melihat Tabel 2.5 dapat disimpulkan bahwa pada Bagian Administrasi Pembangunan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bagian Administrasi Pembangunan berperan sebagai supporting staf.
 
 
BAB III
TUJUAN DAN DASAR
 
 
3.1   TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
 
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.
Sebagai unsur Unit kerja dari Sekretariat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan.
 
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD
 
 Bagian Administrasi Pembangunan merupakan organisasi unsur dari Sekretariat Daerah yang fungsinya adalah sebagai staf pendukung (supporting Staff).
Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut Bagian Administrasi Pembangunan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arahan perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya.
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang sejalan dengan misinya adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur”
Sasaran yang merupakan target yang terukur atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun ataupun dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Titik utama sasaran adalah pelaksanaan, alokasi, distribusi pemanfaatan seluruh sumberdaya (Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana) dan kapabiltas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata.
Mengenai sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : “Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD”
 
 
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
 
 
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
1.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a)    Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b)   Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran;
c)    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
d)   Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e)    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f)     Penyediaan Makanan dan Minuman;
g)    Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a)    Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
b)   Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
c)    Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3.   Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a)   Pendidikan dan Pelatihan Formal;
b)   Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
4.   Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 
a)    Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
5.   Program Pengembangan Data/Informasi
a)    Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
6.   Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 
a)    Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
b)   Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
c)    Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.
 
 
BAB IV
PENUTUP
 
Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen pendukung antara lain:
1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja;
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berwawasan kedepan;
4. Tersedianya sarana transportasi yang memadai untuk pelaksanaan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
 
Kedepan diharapkan dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dapat lebih memaksimalkan lagi pelaksanaan kegiatan, namun meskipun anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, pelaksanaan kegiatan tetap akan berjalan namun akan disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga tetap dapat menunjang pembangunan daerah.
Akhirnya, semoga dokumen yang kami buat ini dapat bermanfaat dan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.
 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,
 
 
ttd
 
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT.
Pembina
NIP. 19641015 199803 1 004
 

 


Last Update:12-03-2015 14:58